Frequently Asked Questions (FAQ)

Semua jenis pelayanan tidak dipungut biaya (GRATIS).

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, bebas dari segala bentuk pungutan liar (pungli) dan gratifikasi.

Anda dapat menghubungi Layanan Pengaduan dan Informasi Disdikbud Prov. Kalsel melalui saluran resmi berikut:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan dapat melayani legalisir ijazah jenjang SMA, SMK, dan SLB apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:

• Sekolah asal pemohon sudah tutup / tidak beroperasi lagi.
• Pemohon saat ini berdomisili di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Catatan: Jika sekolah asal masih aktif beroperasi dan pemohon berada di Kalsel, legalisir dilakukan langsung di satuan pendidikan/sekolah penerbit ijazah bersangkutan.

Pemohon wajib menyiapkan dan membawa berkas persyaratan sebagai berikut:

1. Menunjukkan Ijazah / STTB / Surat Keterangan Pengganti Ijazah ASLI.
2. Fotokopi dokumen yang akan dilegalisir (maksimal 10 lembar).
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas keaslian ijazah yang dibubuhi meterai Rp10.000.

Waktu Penyelesaian: Maksimal 60 menit setelah seluruh berkas dinyatakan lengkap dan pejabat yang berwenang menandatangani ada di tempat.

Syarat pengajuan surat rekomendasi mutasi / pindah sekolah siswa jenjang SMA, SMK, dan SLB:

• Surat Rekomendasi dari Sekolah Asal.
• Surat Keterangan Bersedia Menerima dari Sekolah Tujuan.
• Rekomendasi Mutasi dari Dinas Pendidikan Setempat (wajib dilampirkan jika siswa berasal dari luar Provinsi Kalsel).
• Buku Rapor Siswa (lengkap dengan lembar identitas dan nilai semester terakhir).
• Seluruh berkas diserahkan dalam bentuk Asli dan Fotokopi 1 rangkap.

Waktu penyelesaian rekomendasi mutasi siswa adalah maksimal 60 menit sejak berkas dinyatakan lengkap dan pejabat yang berwenang menandatangani berada di tempat.

Waktu penyelesaian usulan mutasi Guru PNS adalah maksimal 3 hari kerja, terhitung sejak berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan pejabat berwenang ada di tempat.

Persyaratan utama pengajuan usul mutasi Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS):

• Surat permohonan yang diketahui dan disetujui oleh Pimpinan SKPD.
• Fotokopi sah SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat Terakhir, SK Jabatan Terakhir, dan Ijazah Terakhir.
• Dokumen Anjab (Analisis Jabatan) dan ABK (Analisis Beban Kerja) dari instansi asal.
• Surat Pernyataan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin serta tidak sedang dalam ikatan dinas / tugas belajar dari BKD/BKPP/BKPSDM.
• Surat Keterangan Bebas Temuan dari Inspektorat.
• Surat pernyataan bermaterai: tidak menuntut jabatan, bersedia ditempatkan di mana saja di wilayah Kalsel, dan tidak mengajukan pindah antar SKPD minimal selama 5 tahun.
• Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 tahun terakhir.
• (Khusus mutasi ikut suami): Fotokopi E-KTP / Surat Tugas Suami serta Fotokopi sah Buku Nikah.
• (Khusus mutasi lintas provinsi / instansi vertikal): Surat pernyataan tidak tersangkut utang piutang.

Berkas disiapkan sebanyak 1 rangkap dan telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah / Atasan Langsung, meliputi:

• Surat Pengantar dari Kepala Sekolah.
• Fotokopi SK CPNS, SK Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Terakhir, dan SK Kenaikan Pangkat Terakhir.
• Fotokopi SKP Terakhir & SK Jabatan Fungsional (Jafung).
• Fotokopi SK Mutasi (khusus bagi guru yang pernah mutasi/pindah tugas).

Proses penerbitan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala (SK KGB) diselesaikan dalam waktu maksimal 2 hari kerja sejak dokumen lengkap diterima.

Persyaratan Dokumen (dibuat 2 rangkap):

• Surat Pengantar dari Kepala Sekolah.
• Surat Permohonan Cuti dari yang bersangkutan.
• Fotokopi SK Pangkat Terakhir dan SK KGB Terakhir.
• Surat Pelimpahan Tugas kepada rekan sejawat selama masa cuti.
• Tambahan khusus: Surat Keterangan Dokter / Rumah Sakit (untuk Cuti Sakit), atau Bukti Pelunasan Travel & Jadwal Keberangkatan (untuk Cuti Umrah / Haji).

Waktu Penyelesaian: Maksimal 60 menit sejak berkas dinyatakan lengkap dan pejabat berwenang ada di tempat.

Pengajuan kenaikan pangkat guru dilakukan secara terintegrasi melalui operator sekolah dan pengelola data kepegawaian:

1. Pengentrian: Pengelola Data Bidang GTK mengentri daftar nama usulan guru melalui fitur kenaikan pangkat/jabatan pada sistem kepegawaian.
2. Pemantauan: Pengelola memantau unggahan dokumen persyaratan yang dikirimkan oleh operator sekolah masing-masing.
3. Validasi: Jika berkas dinyatakan lengkap dan sesuai ketentuan, pengelola meneruskan berkas usulan ke tim validator untuk proses persetujuan teknis.

Waktu penyelesaian verifikasi dan pengusulan kenaikan pangkat guru PNS adalah 7 hari kerja terhitung sejak berkas lengkap dan terverifikasi.

Calon pensiun PNS wajib menyampaikan berkas fisik (hardcopy) usul pensiun kepada petugas kepegawaian minimal 6 bulan sebelum memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) agar seluruh tahapan administrasi dan SK Pensiun dari BKN dapat terbit tepat waktu sebelum masa tugas berakhir.

Proses verifikasi dan pengolahan berkas pensiun di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diselesaikan dalam waktu maksimal 2 hari kerja sejak berkas lengkap, meliputi pemeriksaan fisik, digitalisasi (scan ke PDF dan kompresi dokumen), hingga penerusan ke BKD Provinsi Kalsel / BKN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan:

Menyerahkan Surat Permohonan Magang resmi dari Sekolah (SMK) atau Perguruan Tinggi yang dilampiri daftar nama siswa/mahasiswa serta tujuan dan rencana durasi magang.

Alur Prosedur:

Waktu Pelayanan Balasan: Surat balasan diterbitkan maksimal 3 hari kerja sejak surat permohonan masuk.

Masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan resmi wajib melampirkan:

• Identitas Diri: Fotokopi KTP atau Kartu Keluarga (KK) pelapor yang sah.
• Bukti Pendukung: Dokumen, foto, bukti transfer, rekaman, atau keterangan pendukung lainnya terkait substansi materi yang diadukan.

Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan perlindungan pelapor (whistleblower).

Jangka waktu penanganan dan tindak lanjut pengaduan adalah maksimal 5 hari kerja terhitung sejak laporan diterima lengkap. Jangka waktu dapat diperpanjang apabila memerlukan investigasi lanjutan, koordinasi lintas instansi, atau peninjauan kondisi fisik langsung di lapangan.